Padang, Jurnal Minang. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar mengikuti kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Kamis, 24 Juli 2026, bertempat di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat.
Kegiatan yang diikuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi vertikal, serta penyelenggara pelayanan publik se-Sumatera Barat ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI.
Melalui entry meeting ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme, indikator, serta tahapan penilaian yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, sebagai narasumber utama. Acara juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, serta para pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, unsur Polri, dan penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud sinergi dan komitmen bersama dalam memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui semangat perbaikan yang berkelanjutan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar akan terus melakukan evaluasi, inovasi, dan peningkatan kualitas layanan guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, pasti, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. (Kasdi Ray/Red.Jm)
