Tanah Datar, Jurnal Minang. Pasca bencana banjir, longsor dan galodo yang melanda beberapa daerah di kabupaten Tanah Datar pada akhir November 2025 lalu telah menyisakan beberapa hal penting yang perlu menjadi atensi pemerintah kabupaten untuk ditangani segera, yaitu menyangkut penanganan sampah dan keterbukaan informasi perihal penerimaan dan penyaluran bantuan baik berupa barang maupun uang.
Penanganan sampah di lokasi pengungsian menjadi penting karena sampah yang berserakan bisa menjadi media penyebaran penyakit kepada pengungsi dan warga terdampak yang kondisi kesehatannya rentan.
Perihal ketidakterbukaan informasi publik atas penerimaan dan penyaluran bantuan barang dan uang yang tidak transparan akan membuka peluang terjadinya tindakan penggelapan / korupsi dan menurunnya tingkat kepercayaan publik.
Menanggapi perihal penanganan sampah di lokasi pengungsian, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi menyampaikan kepada awak media di lokasi Posko Bantuan Utama, Batu Taba pada Jum’at, 12 Desember 2025 bahwa setiap kamp pengungsi penanggungjawabnya adalah Pak Wali yang harus mengontrol, perhatikan kebutuhan termasuk kebersihan.
Sementara itu terkait ketidakterbukaan informasi publik atas penerimaan dan penyaluran bantuan barang dan uang, Ahmad Fadly menyampaikan bahwa kita tercatat terus dan terstruktur.
Sampai berita ini ditayangkan, awak media yang sudah seminggu meminta data penerimaan dan penyaluran bantuan barang dan jasa tak kunjung dapat jawaban dari pihak Posko Bantuan Utama di Batu Taba maupun dari Posko di BPBD Tanah Datar.
Sebaliknya, pelayanan prima diterima awak media di Posko BPBD Kota Padang Panjang dimana data donatur barang dan uang disajikan dan bisa diakses siapa saja di Tenda Posko BPBD Kota Padang Panjang dan juga bisa diberikan berupa soft copy dalam format Excel yang diberikan kepada awak media secara instan pada hari itu juga. (M.Intania/Red.JM)
