Tanah Datar, Jurnal Minang. Dalam upaya menilai efektivitas pelaksanaan program strategis nasional terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah melaksanakan kegiatan Evaluasi Dampak Pasca Pendaftaran Tanah Ulayat di Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, pada hari Selasa, 22 Juli 2025.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Subdirektorat Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal, yang berada di bawah naungan Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal. Evaluasi dilaksanakan secara langsung di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungayang, dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat setempat, serta perwakilan dari pemerintah daerah.
Fokus utama dari evaluasi ini adalah melakukan monitoring terhadap dampak terbitnya Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat, termasuk identifikasi apakah terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain pasca-penetapan, serta menelusuri potensi ketertarikan pihak ketiga atau investor yang ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk kegiatan usaha yang berbasis kearifan lokal dan tetap menghormati hak adat.
Tim dari Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan tanah ulayat, agar tidak menimbulkan konflik dan tetap menjamin keberlanjutan fungsi sosial tanah adat. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari mekanisme umpan balik untuk menyempurnakan regulasi serta memperkuat sistem pengawasan dalam perlindungan hak ulayat.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen negara dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan hak masyarakat hukum adat, sekaligus menciptakan kepastian hukum terhadap tanah ulayat yang dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkeadilan.(Kasdi Ray/Red.Jm)
