Pagaruyung, Jurnal Minang. Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tanah Datar menegaskan sikap politiknya terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi cermin keberpihakan dan nurani kebijakan bagi rakyat Tanah Datar.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Junaidi Dt.Rajo Mangkuto pada sidang paripurna DPRD Tanah Datar, Rabu, 5/11-2025 yang dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadli, Forkopimda, kepala OPD, anggota dewan serta undangan lainnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem menyoroti bahwa tahun 2026 merupakan titik awal implementasi RPJMD 2025–2029, dengan visi besar “Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Karena itu, setiap kebijakan fiskal dituntut mengarah pada pemerataan, keadilan, dan pembangunan ekonomi rakyat yang nyata.
Fraksi Partai NasDem mencermati kondisi fiskal daerah yang masih rentan. Dengan pendapatan sebesar Rp1,011 triliun dan belanja Rp1,050 triliun, defisit Rp39,85 miliar disebut sebagai tanda bahwa kemandirian fiskal Tanah Datar belum sepenuhnya tumbuh.
NasDem menilai, pemerintah daerah perlu segera menyusun roadmap pemulihan ekonomi pasca-bencana Galodo yang masih menyisakan luka dan stagnasi ekonomi. Ketergantungan pada transfer pusat dinilai berisiko menggerus daya tahan fiskal daerah.
Dalam hal belanja publik, Fraksi NasDem menyerukan agar Pemerintah Daerah menghentikan pola belanja yang kosmetik dan seremonial, lalu beralih pada anggaran yang menyentuh denyut nadi rakyat — petani, pelaku UMKM, pendidik, dan tenaga kesehatan.
“Belanja daerah harus berorientasi rakyat, bukan sekadar kepatuhan administratif. Uang publik harus kembali kepada publik,” tegas Fraksi NasDem dalam pandangannya.
Fraksi NasDem menekankan empat arah prioritas yang menjadi roh kebijakan APBD 2026:
Kemandirian Ekonomi Nagari dan UMKM.
Memperkuat rantai ekonomi rakyat dan membuka ruang inovasi bagi pelaku usaha kecil.
Pendidikan yang Berkeadilan dan Bermartabat. Peningkatan kesejahteraan guru — baik di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama — harus menjadi prioritas moral dan strategis.
Kesehatan untuk Semua.
Pemerintah didorong membangun sistem kesehatan berlapis dari jorong hingga kabupaten, agar tidak ada lagi warga Tanah Datar yang kehilangan nyawa karena terlambat mendapatkan layanan dasar.
Transformasi Digital dan Ketahanan Pangan. Digitalisasi pelayanan publik dan regenerasi petani muda disebut kunci untuk membangun Tanah Datar yang tangguh, modern, dan mandiri pangan.
Pertanyaan Kritis Fraksi NasDem
Sebagai bagian dari fungsi kontrol, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Daerah menjawab sejumlah pertanyaan strategis dalam pembahasan berikutnya:
Bagaimana langkah konkret Pemda meningkatkan PAD tanpa terus bergantung pada pusat?
Apa strategi revitalisasi BUMD seperti PDAM dan Perusda Tuah Sepakat?
Sejauh mana dukungan anggaran bagi petani dan hilirisasi produk lokal?
Bagaimana pemda menjamin kesejahteraan guru dan pemerataan infrastruktur nagari?
Apa upaya nyata untuk menekan angka stunting dan kemiskinan?
Restorasi untuk Tanah Datar Fraksi NasDem menegaskan bahwa Ranperda APBD 2026 harus menjadi manifestasi keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan sekadar dokumen administratif.
Dengan semangat Restorasi Indonesia, NasDem berkomitmen mendorong kebijakan daerah yang adil, transparan, dan berkelanjutan — agar Tanah Datar tumbuh menjadi daerah madani yang kuat secara ekonomi, tangguh secara sosial, dan bermartabat dalam nilai. (Kasdi Ray/Red.Jm)
