Batusangkar, Jurnal Minang. Mengakhiri minggu pertama bulan Juli 2025, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA melalui Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P. memberikan keterangan tertulisnya melalui surat No: B/2037/VII/HUM.2.3./2025/Humas tertanggal 07 Juli 2025 atas perkembangan penanganan perkara Alkes RSUD Ali Hanafiah Batusangkar yang saat ini masih ditangani oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumbar.
Disampaikan bahwa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumbar sudah mengirimkan surat ke BPK RI dan BPK RI Perwakilan Sumbar dan sampai saat ini masih menunggu koordinasi dari BPK RI dan BPK RI Perwakilan Sumbar.
Tim menemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi atas proses dan pengadaan alat kesehatan (Alkes) umum lainnya (penguatan sistem kesehatan), dan (RS mampu PONEK) senilai 7,2 milyar rupiah pada tahun anggaran 2023.
Diketahui bahwa RS mampu PONEK adalah singkatan dari Rumah Sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif. Atau pengertian RS mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan secara komprehensif untuk ibu hamil dan bayi baru lahir (neonatus), khususnya dalam kondisi komplikasi dan darurat.
Disampaikan lebih lanjut bahwa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumbar sudah meminta keterangan dan klarifikasi ke Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Rumah Sakit, rekanan, user-user (penguna: red) alat kesehatan, PPTK dan selanjutnya akan meminta keterangan ahli.
Cukup banyak masyarakat Tanah Datar mempertanyakan atas hilangnya azas manfaat yang tidak dapat dinikmati masyarakat atas fasilitas kesehatan tahun anggaran 2023 yang seharusnya sudah dapat diperoleh oleh pasien di RSUD Ali Hanafiah Batusangkar tersebut saat ini dan mendorong aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini. (Intania/Red.Jm)
