Tanah Datar, Jurnal Minang. Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan pada Selasa (9/9/2025) dengan agenda jawaban resmi Bupati Tanah Datar atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sidang paripurna DPRD Tanah Datar yang dipimpin wakil ketua DPRD Tanah Datar Nurhamdi Zahari dan Kamrita juga hadir Sekwan Yuhardi, Sekda, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari serta undangan lainnya.
Dengan penuh rasa hormat, Bupati membuka tanggapannya dengan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota dewan yang telah memberikan ruang serta masukan pemikiran dalam proses tersebut.
Menurut Bupati, setiap masukan, kritik, maupun pertanyaan dari delapan fraksi DPRD memiliki arti besar untuk penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD. “Produk hukum yang lahir dari pembahasan ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, diterima semua pihak, dan tentunya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya di hadapan pimpinan dewan dan hadirin.
Bupati kemudian menanggapi catatan yang disampaikan fraksi. Dari Fraksi PAN, dorongan agar anggaran benar-benar fokus pada program prioritas masyarakat mendapat jawaban lugas. Bupati memastikan bahwa alokasi dalam Perubahan APBD 2025 telah diarahkan ke sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Termasuk di dalamnya program Bajak Gratis senilai Rp.3 miliar lebih dan tanam gratis sebesar Rp150 juta.
Isu daya beli masyarakat dan stabilisasi harga pangan juga mencuat. Pemerintah daerah, jelas Bupati, menyiapkan strategi lewat program lumbung pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, hingga Gerakan Pangan Murah yang diharapkan mampu menekan gejolak harga di Tanah Datar. “Kebijakan ini adalah ikhtiar konkret untuk menjaga kantong masyarakat tetap kuat,” ujarnya.
Isu sensitif terkait nasib tenaga honorer juga dibahas. Fraksi PAN menyerap kemajuan perubahan status Tenaga Harian Lepas menjadi PPPK paruh waktu. Bupati menegaskan, kebutuhan formasi telah ditetapkan Kementerian PANRB dan kini sedang dalam tahap pemberkasan dokumen. “Kita mendorong agar proses ini cepat rampung sehingga status mereka segera jelas,” ungkapnya.
Masuk ke Fraksi Ummat Golkar, sorotan tajam soal keakuratan data TAPD mendapat tanggapan serius. Bupati menekankan bahwa setiap pembahasan anggaran selalu berpedoman pada Nota Keuangan resmi. Ia juga menjelaskan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan PDRB.
Fraksi Ummat Golkar juga menampilkan program unggulan lingkungan berupa “Satu Nagari Satu Bank Sampah.” Bupati melaporkan hingga kini 15 nagari telah menjalankan program tersebut, dengan komitmen menyediakan regulasi, kepengurusan, lokasi, serta anggaran operasional. Program ini disebut sebagai langkah nyata mengatasi permasalahan partisipasi berbasis sampah nagari.
Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat memberi penekanan agar APBD benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan alokasi tepat sasaran. Jawaban Bupati menegaskan, seluruh perubahan anggaran telah disusun untuk menjamin efektivitas pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai panduan kerja perangkat daerah.
Fraksi PPP menekankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bupati menjawab bahwa kebijakan pengembangan sektor unggulan telah diarahkan secara kreatif dan inovatif. “Tujuannya jelas: pertumbuhan ekonomi yang merata, terukur, dan memberi manfaat luas,” ujarnya.
Fraksi PKS menonjolkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Menjawabnya, Bupati menyatakan bahwa seluruh rencana perubahan APBD telah berpegang pada prinsip tersebut, sekaligus menjamin kualitas belanja publik yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekedar administratif. (Kasdi Ray/Red.Jm)
