Padang, Jurnal Minang.com. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (20/7) di Auditorium Gubernuran Padang.
Di kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dianggap berhasil menekan angka kemiskinan yang dinobatkan 5 besar Kabupaten/Kota terendah di Sumbar tahun 2022 lalu.
Selaku Ketua TKPD kabupaten Tanah Datar, pada Rakor tersebut Wakil Bupati Richi Aprian pun dipercaya sebagai motivator dalam keberhasilan menekan angka kemiskinan.
Saat pemaparan di hadapan seluruh peserta Rakor, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian didampingi Kepala Bappeda Dr. Alfian Jamrah, M.Si menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah Tanah Datar menekan angka kemiskinan berkat koordinasi antar instansi dan dukungan dari semua pihak serta yang terpenting adalah kerja tim.
Wabup Richi katakan, strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Tanah Datar yaitu pertama melakukan valid data terkait dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin atau jaringan pengaman sosial, Kedua meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, ketiga Penurunan jumlah kantong kemiskinan dan empat mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
“Alhamdulillah empat strategi ini berhasil menekan angka kemiskinan di Tanah Datar atas komitmen pimpinan daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dan berkat sinergi seluruh organisasi perangkat daerah serta seluruh pihak dan ini akan terus berlanjut,” ucapnya.
Diakhir paparan, Wabup juga harapkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat terutama dalam pendanaan dan pendampingan melalui satu tujuan untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan mensejahterahkan masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam sambutannya saat pembukaan menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menuntaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem sesuai Amanat Presiden, pada tahun 2024 nanti adalah menjadi 0 persen. Untuk itu, Gubernur Mahyeldi meminta kesungguhan dan graduasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumbar dengan menyatakan komitmen bersama.
“Dari Kabupaten/Kota di Sumbar, ada yang berhasil menekan angka kemiskinan, namun masih ada juga yang masih perlu perhatian untuk mencari penyebab terjadinya dan solusi kedepannya. Untuk itu diharapkan komitmen bersama hingga 0 persen sesuai Amanat Presiden dan sesuai yang di amanahkan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 34 yang menyatakan secara jelas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” katanya.
Pada tahun 2020 capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 6,28% namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 6,63%. Ini diakibatkan dampak pandemi Covid-19,.
Selanjutnya, dijelaskan oleh Gubernur Mahyeldi, kondisi terakhir pada Maret tahun 2023 menurun sebesar 5,95% atau sebanyak 340.370 jiwa penduduk yang masih berada di bawah rata-rata, ungkapnya.
“Berdasarkan data BPS 9 Kabupaten/Kota dengan angka penduduk miskin terendah di Sumbar yaitu Kabupaten Dharmasraya, Tanah Datar dan Sijunjung, Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Kota Pariaman”, ucap Mahyeldi.
Gubernur juga apresiasi kegiatan ivent-ivent yang dilaksanakan kabupaten kota, khusus Tanah Datar melalui program satu nagari satu ivent sudah mengumbang pengentasan kemiskinan dengan peningkatan perekonomian berdasarkan uang yang beredar, pungkasnya.
Kepala Bappeda Sumbar Medi Suwandi laporkan kegiatan rakor dilaksanakan selama dua hari, Kamis dan Jumat tanggal 20 dan 21 Juli 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran dan besoknya bimbingan teknis, dengan tema “Penguatan Strategi Percepatan Penangulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi”, dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. (Kasdi Ray/Red.Jm)
