Batusangkar, Jurnal Minang.com. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PPK) Kabupaten Tanah Datar gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kelembagaan dan administrasi bagi sejumlah pengurus PKK di kabupaten Tanah Datar. Bimtek tersebut dilaksanakan di Aula Kantor TP- PKK Tanah Datar komplek Indo Jolito Batusangkar pada Jum’at, (17/3).
Turut Hadir Wakil Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Patty Rizal Richi Aprian, Narasumber yang juga Sekretaris TP PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Siti Zakia, Pengurus PKK Kabupaten, Kecamatan, hingga Nagari, dan lainnya.
Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra menyampaikan, melalui Bimbingan teknis tersebut, diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan menyamakan persepsi serta pemahaman tentang administrasi bagi pengurus PKK di Tanah Datar, mulai dari pengurus Kabupaten, Kecamatan, maupun Nagari.
“Diharapkan melalui bimtek ini bisa peningkatan wawasan dan menyamakan persepsi serta pemahaman tentang administrasi PKK dan dasawisma di Tanah Datar,” kata Ny. Lise.
Lebih lanjut, melalui bimtek kelembagaan dan administrasi tersebut juga diharapkan memberikan informasi langkah program dan kebijakan yang diambil tim PKK provinsi dalam rangka mencapai tujuan gerakan PKK.
Melalui bimtek juga memberikan semangat dan motivasi kerja bagi seluruh pengurus atau Kader PKK dan dasawisma di Tanah Datar beserta jajaran, termasuk dengan Ketua PKK di kecamatan yang baru dilantik.
“Bimtek ini hendaknya dapat memahami tentang cara pengisian buku dasawisma yang nantinya juga diharapkan menjadi narasumber ke nagari yang dilakukan secara berjenjang,” kata dia.
Ny Lise meminta, seluruh pengurus PKK baik kabupaten, kecamatan hingga dasawisma di nagari agar melakukan evaluasi dan segera menyelesaikan permasalah yang ada.
Narasumber pada bimtek tersebut yang juga Sekretaris TP PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Siti Zakiah mengatakan, PKK merupakan mitra kerja dalam mendukung suksesnya program pemerintah.
Namun dalam proses perjalan PKK setiap pergantian atau periode dari Pimpinan umum PKK pusat juga mempengaruhi administrasi PKK.
“Kalau secara kelembagaan mungkin struktur nya yang diperbaharui. Kalau kelembagaannya semi pemerintah. Setiap kepala daerah dilantik secara fungsional isteri kepala daerah juga dilantik menjadi kepala daerah, dan hak itu berjenjang sampai tingkat nagari,” kata Siti Zakiah
“Kita menyadari juga dalam perjalanan tentu ada pasang surut, padahal keberadaan PKK mendukung sukses nya program pemerintah. Suksesnya kepala daerah juga merupakan suksesnya isteri kepala daerah,” lanjutnya. (Kasdi Ray/Red.Jm)
